Bukit Bintang Sawit (BBS)

Bukit Bintang Sawit (BBS) adalah perusahaan Perkebunan kelapa sawit swasta, berkantor pusat di Jambi, Indonesia.

1) Walhi Jambi mengirimkan surat resmi melalui email kepada kami dan sesama pedagang lainnya (16 Februari 2019).

(1) Konflik (sengketa lahan) antara Bukit Bintang Sawit (BBS) dan masyarakat di tiga desa di Jambi.

Februari 2016
Kami menginformasikan BBS mengenai keluhan ini dan meminta klarifikasi atas issue ini. Kami berdiskusi dengan BBS dan meminta pemasok untuk menyelesaikan sengketa lahan sesuai dengan kebijakan keberlanjutan kami.

Maret 2016
Kami menerapkan “controlled purchase‘ di BBS, dimana kami terus melakukan pendekatan dengan BBS, RSPO dan Walhi Jambi.

Kami melakukan pendekatan dengan RSPO untuk memecahkan konflik (sengketa lahan) antara BBS dan masyarakat di tiga desa di Jambi. RSPO turut berpartisipasi meskipun BBS bukanlah anggota RSPO.

Kami menghadiri meeting dengan tim RSPO Complaint untuk mengikuti update perkembangan pendekatan dengan BBS dan memperoleh informasi dari RSPO terkait dengan diskusi/rapat antara RSPO, Walhi Jambi dan masyarakat yang mengajukan komplain.

Mei 2016
Kami melakukan meeting dengan Walhi Jambi untuk mengetahui detail konflik. Kami menjelaskan posisi kami sebagai pembeli dengan skala kecil dari pemasok ini dan oleh karenanya, pengaruh kami juga sangat terbatas. Kami menyarankan untuk melakukan pendekatan multi-stakeholder yang melibatkan semua pembeli, pemerintah lokal, dll untuk fokus berdiskusi dan berusaha untuk mempengaruhi pemasok.

Kami setuju untuk menghadiri pertemuan multi-stakeholder yang diadakan oleh WALHI, dimana pertemuan ini belum terlaksana.

Juni 2016
Sekretariat RSPO mengirimkan surat ke Walhi Jambi untuk menginformasikan bahwa RSPO memiliki wewenang terbatas dalam menangani kasus diluar keanggotaan RSPO. Disisi lain, RSPO telah melakukan pendekatan dengan semua anggotanya yang terlibat dalam rantai pasok BBS untuk memastikan adanya kesempatan berbicara. RSPO merekomendasikan kasus ini ditutup.

Oktober 2016
Mediasi yang dilakukan oleh WALHI, pemerintah lokal, dan masyarakat gagal menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Kami menunggu saran lebih lanjut dari WALHI untuk melihat bagaimana metode multi-stakeholder dapat terapkan untuk mengatasi masalah ini.

Agustus 2017
Perusahaan memberikan jawaban kepada Musim Mas yang menyatakan bahwa mereka mematuhi hukum-hukum dan telah bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam melakukan verifikasi konsesi.

Februari 2018
Bupati Muaro Jambi menegaskan bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik tanah dengan mengatur pertemuan antara perusahaan dan masyarakat.

language Bahasa
language