Dhanistha Surya Nusantara (DSN)

Dhanistha Surya Nusantara (DSN) adalah perusahaan Perkebunan dan perusahaan pengolahan kelapa sawit swasta, yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.

1) Artikel Foresthints yang berjudul, “POIG member linked to drainage of peat restoration areas” (12 December 2018)

2) Artikel Foresthints yang berjudul, “Musim Mas makes dubious claim about supplier” (21 Februari 2019)

3) Laporan Mighty Earth yang berjudul, “Rapid Response Report 21” (06 November 2019)

(1) Artikel ini menyatakan bahwa PT Banyu Kahuripan Indonesia, yang merupakan bagian dari Dhanistha Surya Nusantara (DSN) (dimana artikel tersebut salah mengidentifikasi sebagai milik Grup Makin), mengekploitasi Lahan Gambut yang terbakar, dimana lahan tersebut telah menjadi target restorasi sejak pertengahan September 2016 oleh Badan Restorasi Gambut (BRG)

(2) Laporan tersebut menduga PT. Sabhantara Rawi Sentosa (PT. SRS) melakukan deforestasi seluas 146 ha dari tanggal 28 Februari – 25 Oktober 2019.

Juli 2018
Kami melakukan pendekatan dengan DSN melalui sebuah meeting dan mengarahkan mereka pada komitmen kebijakan keberlanjutan dan NDPE kami. Kami juga menekankan bahwa perlunya DSN secara proaktif menyelesaikan setiap masalah yang tidak sejalan dengan pedoman keberlanjutan kami.

Desember 2018
Kami meminta klarifikasi dari tim DSN mengenai masalah (gambut) yang diangkat di artikel Foreshints.

Februari 2019
Kami melakukan pendekatan dengan DSN pada Februari 2019 untuk memverifikasi tuduhan adanya pengembangan di wilayah restorasi BRG. DSN memberikan bukti bahwa konsesi PT BKI tidak berada dalam wilayah moratorium gambut yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, KLHK.

DSN juga memiliki laporan hasil survei tanah, yang dilakukan oleh pihak independen pihak ketiga yang menunjukan bahwa PT BKI tidak berada di dalam wilayah gambut.

DSN melakukan pendekatan dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) meminta agar status area PT BKI dapat dikeluarkan dari peta restorasi BRG. BRG telah menunjuk para ahli untuk melakukan verifikasi lapangan. DSN akan secara aktif menginformasikan kepada Musim Mas hasil proses tersebut. Kami akan menindaklanjuti DSN secara seksama dan meninjau kasus tersebut dalam waktu 90 hari kerja.

November 2019
Kami melakukan komunikasi dengan PT. SRS setelah menerima laporan NGO tersebut. PT. SRS sangat korperatif dan memberikan klarifikasi beserta dengan bukti pendukung yang relevan. Bukti tersebut telah diverifikasi oleh Musim Mas.

Juli 2018
DSN memberikan respon secara rinci atas pertanyaan kami dan menunjukkan komitmen keberlanjutan di dalam operasinya.

Desember 2018
DSN merespon permintaan klarifikasi kami dengan menyertakan bukti kuat atas kepatuhannya terhadap hukum Perkebunan di Indonesia.

DSN juga menyatakan bahwa mereka memiliki kebijakan NDPE dan mengikuti praktek-praktek RSPO dengan teliti. Mereka telah mendemonstrasikan bahwa mereka tidak menanam ataupun mengeringkan Lahan Gambut , bahkan mereka tidak mengganggu pekerjaan Badan Restorasi Gambut (BRG). Kemudian, PT Banyu Kahuripan Indonesia telah dikeluarkan dari Moratorium Gambut BRG.

November 2019
PT. SRS memberi klarifikasi bahwa tidak melakukan deforestasi seluas 146 ha dan lahan tersebut tidak di Land Clearing dan tidak ditanam oleh PT. SRS , baik Inti maupun Koperasi ( KKPA )

Berdasarkan analisa spasial yang kami lakukan, dapat dipastikan bahwa pembukaan lahan tersebut berada diluar HGU konsesi PT. SRS No. 220 – 221 Tahun 2016

language Bahasa
language